Akhmad. Fawaid, Fokus

Ujung persoalan belum dicairkannya bantuan dana belanja keuangan Propinsi  Jawa Timur untuk Kabupaten Pamekasan  Senilai 810 juta rupiah bagi guru dan kepala TK atau RA non PNS  serta honor guru bantu  senilai  408 juta rupiah ternyata bermuara pada kebijakan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur
Kepala Dinas Pendidikan atau Disdik Kabupaten Pamekasan Achmad Hidayat ketika ditemui diruang kerjanya beberapa waktu yang lalu (23/03/2010) Menuturkan, sebenarnya pihaknya masih menunggu pembakuan data dan pembakuan ketentuan yang saat ini masih ditangani Dinas Pendidikan propinsi Jawa Timur
Sebagaimana dikeluhkan Muhammad Heru pada surat pembaca Fokus Edisi VII Forum Guru tidak tetap atau GTT dan pekerja tidak tetap atau PTT Pamekasan mengeluh, karena hingga saat ini belum menerima dana bantuan kesejahteraan berupa honor guru dan kepala TK atau RA non PNS. Padahal, berdasarkan data anggaran belanja bantuan propinsi untuk Kabupaten Pamekasan tahun 2010 tertera  angka 810 juta rupiah   dan bantuan keuangan honor  guru bantu senilai  4 ratus 8 juta rupiah .
Hal ini juga sesuai dengan janji kepala dinas pendidikan Pamekasan Ahmad hidayat untuk memberikan dana kesejahteraan bagi GTT dan PTT sebesar 300 ribu rupiah per orang setiap bulan..
Sementara itu berdasarkan sumber Dinas pendidikan Pamekasan tertundanya pencairan dana belanja bantuan keuangan Propinsi  Jawa Timur untuk Kabupaten Pamekasan  itu  disebabkan petunjuk lisan Dinas pendidikan Propinsi yang seringkali berubah-ubah meskipun disebutkan sebagai honor guru dan kepala TK atau RA non PNS. Bahkan, petunjuk lisan tulisan tidak sama. Salah satunya petunjuk lisan Disdik Propinsi mengatakan bagi guru dan kepala TK atau RA swasta. Padahal yang disebut non PNS bisa saja bertugas di lembaga pendidikan Negeri maupun swasta.
Mesti demikian lanjut Hidayat. Pihaknya berharap Agar FGTT-PTT seyogyanya bisa bersabar untuk menunggu pencaiaran dana kesejahretaan profesi tersebut. Hidayat justru membantah apabilla dinas pendidikan di tuding tidak transparan seperti yang dituding oleh GTT dan PTT.
Sekedar diketahui,  dalam waktu dekat GTT dan PTT akan menggelar audensi kembali dengan pihak dinas pendidikan. Untuk mempertanyakan nasibnya. Bahkan,  GTT dan PTT akan mengancam berdemo. Apabila, tuntutanya tidak secepat mungking tidak ada titik  Temu Dan Tidak Ada Kejelasan Dari Pihak Disdik.